Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Politik

Wah !! Malaysia malah menurunkan Harga BBM

Pemerintah Malaysia siap menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON95 jika harga minyak mentah dunia jatuh hingga 70-75 dolar AS (234-251 ringgit) per barel. Wakil Menteri Keuangan, Datuk Ahmad Maslan, mengatakan ia akan mengemukakan rencana tersebut kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM RON95 jika harga minyak mentah dunia turun pada level tersebut. Penurunan harga tersebut bisa dilakukan karena telah melewati kadar subsidi yang ditanggung pemerintah, katanya seperti dikutip berbagai media terbitan Kuala Lumpur, Senin (17/11). "Saya mendapat informasi dari mereka yang memantau subsidi BBM ini, jika harga minyak pada level 70-75 dolar AS per barel, maka ia akan melewati tahap subsidi 2,30 ringgit per liter," katanya. Saat ini harga minyak mentah Brent mencapai 79,41 dolar AS per barel. Ahmad mengatakan, jika harga BBM diturunkan, para pedagang juga diharapkan bisa menurunkan harga barang karena selama ini kenaikan harga BBM selalu dijadika

Mahasiswa Desak Jokowi Tuntaskan Turunan UUPA

BANDA ACEH - Massa yang tergabung dalam Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Rabu (29/10) menggelar aksi di halaman Gedung DPRA. Massa mendesak Pemerintah Jokowi-JK menuntaskan turunan UUPA yang belum selesai pada masa Presiden SBY. Mahasiswa memberi waktu sampai 1 Februari 2015.  Amatan Serambi, massa yang bergerak dari Lapangan Tugu Darussalam memakai ikat kepala dan lengan dengan kain hitam sebagai simbol berduka karena turunan UUPA belum terealisasi. Massa yang dikawal ketat oleh polisi dan Satpol PP turut membentang spanduk yang tertulis “ UUPA Harga Mati, s/d 1 Februari 2015.”   “Ketika tak merealisasikan turunan UUPA , kami menilai Pemerintah Pusat munafik. Banyak harapan dan keistimewaan yang didapat Aceh, tapi belum semuanya dipenuhi oleh Pusat,” kata Koordinator Aksi, Delky Nofrizal dalam orasinya. Disebutkan, turunan UUPA yang belum selesai seperti PP Pengelolaan Migas, PP Kewenangan Aceh yang bersifat nasional, dan Peraturan Pre

Tentang Pengosongan Agama pada e-KTP

Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) memunculkan pro-kontra di masyarakat. Penentangan sempat meluas ketika muncul informasi di masyarakat bahwa kebijakan itu juga akan menghapus kolom agama KTP. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, kebijakan yang disiapkannya hanyalah pengosongan kolom agama di KTP. ’’Itu pun hanya untuk warga yang menganut keyakinan di luar enam agama resmi,’’ ujarnya saat menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di KPK (10/11). Enam agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Nah, warga yang menganut salah satu agama itu tetap diwajibkan mengisi kolom agama. ’’Yang sudah menganut agama itu, ya harus mengisi (kolom agama). Itu sesuai aturan undang-undang (UU),’’ tegas Tjahjo. Mantan Sekjen PDIP tersebut mengakui, sejak rencana itu dimunculkan, banyak yang mengira tidak ada lagi

JOKOWI temui PRABOWO

Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang JAKARTA, KOMPAS.com  —  Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Sarwi Chaniago, mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mewariskan tradisi politik yang baik di Tanah Air dengan bersedia bertemu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). "Pertemuan kedua calon presiden yang sama-sama bersaing pada pilpres lalu perlu diapresiasi, ini tradisi politik yang baik dan harus diwariskan kedepan," kata Pangi di Jakarta, Jumat (17/10/2014), seperti dikutip  Antara. Menurut dia, fenomena ini tidak terjadi pada Pilpres 2009 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soek

Sejumlah Ulama Indonesia minta pertahankan Kementerian Agama

Jakarta - Sejumlah ulama dan pondok pesantren di Indonesia meminta agar pemerintahan Jokowi-JK tetap mempertahankan keberadaan Kementerian Agama. Karena, selain merupakan wadah yang membina berbagai macam agama yang ada, juga menunjukan besarnya agama Islam di Indonesia. Sebelumnya di media sosial ramai dibincangkan soal dirubahnya nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf saja. Namun hal tersebut sudah dibantah oleh Ketua Tim Transisi Rini Soemarno. Pengasuh Pondok Pesantren Al Jauhariyah Balerante, Paliman, Cirebon, Jawa Barat KH R Farid Anom Kusumajati menilai jika benar ada perubahan nama kementerian, maka akan menjadi masalah di masa mendatang, terutama untuk membina kerukunan umat beragama itu sendiri.  "Menurut hemat kami, apabila ‎Kementerian Agama di Kabinet Jokowi-JK dihilangkan, dan tidak seperti kemarin. Bagi kami, itu sangat disayangkan. Kalau sekadar Kementerian Haji, Wakaf dan Zakat saja, saya kira kepentingan ummat itu bukan

Benarkah JOKOWI akan hapus tunjangan sertifikasi guru

TASIKMALAYA  - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6/2014). Jokowi disambut Pemimpin Pesantren Ponpes Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jabar, KH Didi Hudaya Buchori. Di hadapan ratusan kiai dan santri serta warga, Jokowi menjawab sejumlah isu miring dan fitnah yang dialamatkan kepadanya. Salah satunya terkait isu yang merebak terkait penghapusan tunjangan sertifikasi guru jika dirinya terpilih menjadi presiden. "Isu itu mengatakan, kalau nanti Pak Jokowi-Jusuf Kalla (JK) jadi presiden tunjangan sertifikasi guru akan dihapus. Kalau ada yang mendengar seperti itu percaya atau tidak," demikian Jokowi sampaikan dan langsung disambut penegasan ratusan hadirin, "tidak!" Jokowi tegaskan bahwa isu dirinya akan menghapus tunjangan sertifikasi guru jika menjadi Presiden adalah tidak benar. Malah Jokowi mewacanakan akan menambah tunjangan sertifikasi guru. "Itu logikan

Jokowi-Jk layak pilih Mentri dari Aceh untuk menjaga kelekatan Aceh dengan NKRI

Selain menggunakan kriteria profesionalitas, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo- Jusuf Kalla, juga harusmenggunakan pertimbangan geopolitik dalam mengisi kursi kabinet. Firdaus Syam  Pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Firdaus Syam, mengatakan, pertimbangan geopolitik sangat penting lantaran saat ini masih muncul teriakan ketidakadilan yang disuarakan dari beberapa daerah, khususnya Aceh dan Papua. Untuk itu, lanjut Firdaus, guna menciptakan "rasa Indonesia", maka daerah yang secara geopolitik masih bermasalah, harus diakomodir di kabinet. "Aceh harus mendapatkan kursi karena memang masih ada masalah. Aceh itu lex specialis. Jokowi-JK harus menjadikan kabinet sebagai salah satu sarana menciptakan kelekatan Aceh dan Papua sebagai bagian dari NKRI," ujar Firdaus di Jakarta, kemarin (12/9). Pernyataan Firdaus terkait dengan pernyataan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla yang mengatakan pihaknya kemungkinan akan mempertahanka

Akankah Prabowo Ucapkan Selamat kepada JOKOWI !!

  Dalam jumpa pers, tak ada ucapan selamat dari Tim Prabowo-Hatta untuk Jokowi-JK. Tantowi hanya menjelaskan Prabowo-Hatta menyampaikan maaf karena tak bisa hadir di jumpa pers. "Ini mengecewakan tapi mereka bisa menerima keputusan MK. Mereka ucapkan maaf tidak bisa hadir malam ini karena banyak urusan yang harus mereka lakukan," tuturnya. Tantowi menjelaskan, ketidakhadiran Prabowo-Hatta dalam acara malam ini dikarenakan mereka tengah menjenguk sejumlah relawan yang terluka saat melakukan aksi di depan MK. "Saat ini ada 54 relawan yang (terluka) amat sangat parah. Itu bentuk manifestasi perhatian Prabowo-Hatta. Mereka jadi prioritas pada malam ini," pungkas Tantowi.  "Dengan keluarnya putusan MK kemarin, ini berarti semua proses hukum terkait Pilpres sudah berakhir. Tidak dapat diganggu gugat," ujar Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie di kantor DKPP di Jalan MH Thamrin 14, Jakarta (Jumat, 22/8). Jimly meminta semua pihak untuk mene

JOKOWI "Solo: The Spirit of Java" menjadi "Indonesia: The Spirit of Java"

Ketika pertama kali berlari untuk jabatan walikota Surakarta, banyak yang meragukan kemampuan pria yang pernah bekerja sebagai properti dan furniture pengusaha. Namun, setelah satu tahun di kantor Jokowi telah berhasil membuat banyak terobosan progresif yang mulai banyak dipuji secara nasional. Satu naskah akademik menunjukkan bahwa gaya kepemimpinannya meliputi hubungan interaksional dengan orang-orang dari Solo, di mana ia mampu menginduksi iman yang kuat rakyat kepadanya. Ia mengadopsi kerangka pembangunan kota-kota Eropa (yang ia sering melakukan perjalanan ke sebagai pengusaha) ke kota sendiri Surakarta. Highlights pendekatan Jokowi selama tujuh tahun bahwa ia walikota Surakarta adalah sebagai berikut:  Membangun pasar tradisional baru - termasuk pasar barang antik dan pasar peralatan rumah Membangun 7-km city walk dengan 3 meter lebar trotoar pejalan kaki di sepanjang jalan utama Surakarta Revitalisasi Balekambang dan Sriwedari taman Peraturan ketat tentang mene