Wadah Information

Oleh:  Tgk. H. Muhammad Baidhawi,  Wadir III Dayah MUDI Mesra Samalanga Lembaga pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan kondisi sebuah bangsa di masa yang akan datang. Baik tidaknya generasi bangsa tergantung kepada sukses atau tidaknya lembaga pendidikan dalam melahirkan intelektual yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu adanya satu konsep yang baik dalam menata lembaga pendidikan demi tercapainya kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di era modern ini, dunia pendidikan tentunya harus peka dalam merespon berbagai perkembangan yang ada. Namun demikian, tentu saja diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar kemajuan teknologi tidak disalahgunakan yang dapat berakibat fatal dan merusak moralitas bangsa. Kita tidak mungkin membendung perkembangan zaman, namun juga tidak boleh lengah dan hanyut dalam perkembangan itu sehingga westernisasi dengan mudah merambah masuk ke negeri kita. Sangat memiriskan

Dalam klarifikasinya di Kantor Bawaslu Pusat, Fahri Hamzah menegaskan pada Bawaslu bahwa kicauannya di Twitter tidak berkaitan dengan santri dan kiai. Dia mengaku, “Saya sendiri seorang pendidik. Saya juga punya pesantren, dan saya juga bisa dibilang santri,” (Lensaindonesia.com, 3/7/14). Lantas, apa pasal Fahri sampai berkicau di akunnya @fahrihamzah, "Jokowi janji 1 Muharram hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan kesemua orang. Sinting!" ? Aha! Fahri menegaskan bahwa ia khawatir pada janji-janji politis (take & give) yang dibuat Jokowi seperti 1 Muharram menjadi hari Santri. Mungkin Fahri yang pernah menjabat sebagai wakil ketua komisi III DPR RI yang membidangi Legislasi pada tahun 2009 lalu tahu bagaimana Politisi elit memainkan retorika politik legislasinya, lebih lagi terkait meredam gerakan pengakuan (political recognition) dari daerah seperti dengan memberi status otonom untuk Provinsi Aceh dan di momentum politis seperti Pi

Kebanyakan orang, warga negara di hampir semua negara nasional di dunia ini, tidak memahami bahwa mata uang kertas yang mereka pakai di negaranya bukanlah terbitan pemerintah setempat. Hak monopoli penerbitan uang kertas diberikan kepada perusahan-perusahaan swasta yang menamakan dirinya sebagai "bank sentral". Sebelum ada bank sentral sejumlah bank swasta menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat tukar tersebut. Dimulai di Inggris, dengan kelahiran Bank of England, hak menerbitkan uang kertas itu mulai diberikan hanya kepada satu pihak saja. Memang, kebanyakan bank sentral itu melabeli dirinya dengan nama yang berbau-bau nasionalisme, sesuai negara masing-masing. Bank Sentral Milik Keluarga-Keluarga  Marilah kita ambil bank sentral paling berpengaruh saat ini, yaitu Federal Reserve AS, yang menerbitkan dolar AS. Saham terbesar Federal Reserve of America ni dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank (15%) dan Chase Manhattan (14%). Sisanya dib

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."  (Az-Zumar: 18). Era Globalisasi Era globalisasi saat ini ditandai dengan arus informasi yang deras dan tak terbendung. Konten bisa datang dari manapun, kapanpun, dan isinya bisa beragam sekali. Konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan sejenisnya "menyerang" hingga tempat paling privat dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi yang meyakini bahwa nilai agama adalah spirit bagi perubahan, kehadiran globalisasi tidak dapat dihindari dari dalam kehidupan ini. Sikap panic, kaku, pasrah, malas dan tidak kreatif dalam menghadapi arus globalisasi hanya akan menjerumuskan kita pada jurang keterpurukan. Siapapun yang tidak memiliki kesiapan dan keunggulan untuk bersaing dengan yang lain akan mengalami ketertinggalan. Globalisasi adalah tantangan. Tantangan itu memer

Diposkan oleh Opini Kompas on 10/05/14 di 12.12 Joko Widodo  INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau? Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih rakyat melalui proses yang demokratis. Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10 besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikm

Diposkan oleh Opini Kompas on 10/05/14 di 08.09 Paulinus Yan Olla MSF PEMILU legislatif baru saja berlalu. Euforia pesta demokrasi berubah menjadi kabung nasional para caleg gagal. Janji-janji pemilu dan rezeki musiman yang ditaburkan para caleg dan dinikmati sebagian besar pemilik suara berubah menjadi petaka. Yang dihasilkan hanya caleg stres dan kepentingan umum yang terancam terabaikan oleh bayang-bayang politik uang. Jika pemilu merupakan partisipasi minimal masyarakat dalam politik untuk merajut masa depan sebuah bangsa, kiblatnya seharusnya terarah pada pertarungan program-program partai untuk melayani dan menyejahterakan masyarakat. Hasil jajak pendapat memperlihatkan arah yang sebaliknya. Sebanyak 69,2 persen dari 536 responden yakin bahwa telah terjadi politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014. Caleg atau partai politik cenderung memberi keuntungan materi secara langsung agar terpilih. Mereka memberikan keuntungan materi kepada pemilih ketimbang menawa

“Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan.” (Ihya’ Ulumuddin II: 381) Dalam pandangan Imam al-Ghazali, krisis yang menimpa suatu negara dan masyarakat berakar dari kerusakan yang menimpa para ulamanya. Karena itu, reformasi yang dilakukan sang Imam dimulai dengan memperbaiki para ulama. Selain itu, pemimpin negara tidak boleh dipisah dari ulama. Ulama tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama pun harus memberikan kontribusinya dengan nasihat dan peringatan terutama nasihat-nasihat akidah dan adab kepada pemimpin.  Imam al-Ghazali sangat berkomitmen terhadap faktor perbaikan dan pembaruan. Baginya, seorang ulama atau ilmu

    Oleh Zon Di Jonggol pada 18 Juni 2014 pukul 23:51 Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjadi dalang bukan wayang Mereka menanggapi arsip berita pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/17/orang-dibelakang-capres/ tentang pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P Mereka ada yang menyarankan seharusnya juga dibahas orang-orang di belakang Prabowo-Hatta Sejauh ini tidak ada masalah dengan orang-orang dibelakang Prabowo karena Prabowo tampaknya menunjukkan kepemimpinannya Sebagaimana arsip berita pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/16/firqah-di-putaran-pilpres/ Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjadi dalang, bukan wayang. “Maka kita lebih memilih Prabowo yang memiliki komitmen terhadap kemandirian nasional,” katany