Wadah Information

Oleh Aryos Nivada JELANG akhir kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masih menyisakan sejumlah janji yang belum ditunaikan bagi Aceh, terutama dalam kaitannya dengan implementasi MoU Helsinki. Mengingat waktunya yang kurang dari dua bulan lagi, banyak pihak merasa khawatir dan pesimis bahwa “janji politik” yang masih tersisa --berupa sejumlah produk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)-- tidak akan terwujud hingga masa jabatan SBY berakhir pada 20 Oktober mendatang.  Kita mengharapkan agar janji penuntasan berbagai produk regulasi turunan UUPA itu dapat terwujud sebelum masa pemerintahan SBY berakhir. Dalam pribahasa Aceh sikap Pemerintah Pusat mencerminkan, “Lagee Ureueng Pelheueh Batoek Bak Rinyeuen”. Karena sikap itu membuat janji penuntasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tidak terselesaikan. Sehingga m

Syariat Islam Sebagai Agenda Di tengah hiruk pikuknya dinamika keterbukaan di era reformasi ini, berbagai kelompok Islam kembali menyuarakan syariat Islam sebagai sebuah agenda yang harus mendapat perhatian. Tidak hanya itu, tuntutan yang mengusung syariat Islam juga telah sampai pada upaya positifikasi syariat kedalam perundang-undangan nasional baik di pusat maupun daerah. Disyahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah oleh DPR beberapa waktu lalu adalah bentuk dari semakin munculnya Syariat Islam sebagai agenda nasional. Sumber: http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/4227-fenomena-perda-syariat-islam-di-daerah Copyright © tokohindonesia.com Perlu ada pemahaman yang benar tentang penyusunan perda yang bersumber dari syari’ah ini, termasuk tehnik penyusunan Perda secara umum, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan dianggap keluar dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Perda-perda yang bersifat khusus di daerah-daerah

(Oleh: Muzakir Reza Pahlevi) Dalam beberapa bulan lagi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI dan digantikan dengan pemerintahan yang baru yang akan dipimpin oleh Jokowi-Jusuf Kalla. Pada masa pemerintahan SBY, Undang Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak terealisasi dengan baik, malahan bisa dikatakan tidak ada yang istimewa yang diberikan SBY kepada masyarakat Aceh. Pemerintahan SBY juga terkesan akan melupakan semua turunan UUPA yang pernah dijanjikan 9 tahun yang lalu. Masyarakat Aceh masih mengharapkan janji yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui perjanjian MoU Helsinki pada saat Pemerintah Indonesia dipimpin oleh SBY-Jusuf Kalla. Namun hingga SBY menjabat Presiden untuk kedua kalinya bersama Boediono, janji tingal janji, UUPA tidak pernah direalisasikan hingga menjelang akhir kepemimpinan SBY. Sebentar lagi, Indonesia mempunyai Presiden baru pasca keputusan MK yang me

Politik BBM  Ini lebih cocok saya ajukan sebagai judul pembuka ketikan saya hari ini. Melalui berbagai perangkat yang bekerja secara sistemstis dan terlihat sangat massif, berbagai upaya dilakukan oleh Jokowi-JK untuk membangun opini bila negara dalam keadaan genting karena BBM tetap disubsidi. Media dan pengamat pro Jokowi-JK atau tepatnya para pengusung liberalisme, terus menekan melalui argumentasi yang tampak ilmiah tapi faktanya menyesatkan sebab tak sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila yang mestinya kita anut. Tujuan mereka satu, agar pemerintahan SBY mencabut subsidi dan mengikuti harga pasar internasional. Tekanan-tekanan dilakukan untuk memaksa pemerintahan SBY menaikkan harga BBM juga datang dari pasukan Jokowi-JK di media sosial, entah mereka sadar atau tidak akan dampak yang bakal ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM atau sekadar berkoar karena dibayar, yang pasti orang-orang ini tak pernah henti membangun opini bila Negara dalam kondisi genting akib